Daftar Masuk
Untuk Yth:
  1. Bupati
Yth. Kepala Dinas Bina Marga Dengan hormat kami informasikan bahwa di daerah kemiri kec jabung tepatnya di gunung tunggangan jalannya rusak parah pak seringkali baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 mengalami kesulitan untuk berjalan menanjak dikarenakan jalan yg rusak parah, mohon dilakukan perbaikan jalan karena merupakan jalan alternatif menuju nongkojajar. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Tanggapan dari:

Unit: Bupati    Direply: Minggu, 6 Sep 2015 00:00 WIB    IP: 36.74.21.220

Sdr. Rio, terimakasih atas informasi dan partisipasinya, penanganan akses jaan diwilayah perbatasan merupakan prioritas pembangunan demikian juga akses jalan Jabung - batas Kab Pasuruan, usulan saudara akan menjadi perhatian kami dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. Dinas Bina Marga Kab. Malang
Untuk Yth:
  1. Bupati
Kepada Bpk/Ibu KABAG TATA PEMERINTAHAN DESA di Kab.Malang,saya sebagai warga desa mohon penjelasan tentang Kepala Desa kami yang bersikeras memperpanjang masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun,padahal UU No.6/2014,dan PP No.43/2014 sudah jelas usia perangkat desa serendah-rendahnya 20 th,setinggi-tingginya 42 th,ijazah serendah-rendahnya SLTA sederajat,padahal 3 orang perangkat tersebut usianya sudah diatas 50 th,sedang ijazah 1 orang SD,1 Orang SMP,dan 1 orang STM,masa baktinya habis terhitung Maret 2015.Petanyaanya Bagaimana sikap kami sebagai warga desa,yang ingin desanya ada perubahan yang lebih baik.Terima kasih,kami tunggu jawaban Bapak.
Tanggapan dari:

Unit: Bupati    Direply: Minggu, 6 Sep 2015 00:00 WIB    IP: 36.79.247.183

Disampaikan terima kasih atas informasinya, bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut dimohon agar Saudara seyogyanya menyampaikan permasalahan dimaksud melalui surat dengan mencantumkan data secara lengkap, untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti baik melalui pengecekan langsung maupun dengan melakukan sinkronisasi dengan data yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Desa.
Untuk Yth:
  1. Sekretariat DPRD
Kami menginformasikan dan menghimbau kepada Pimpinan Sekretariat DPRD jika masih ada penyalahgunaan dan kenapa seperti ada pembiaran pemakaian MOBIL PLAT MERAH untuk keperluan pribadi di lingkungan kerja skretariat DPRD. Mobil plat merah itu dbeli dari uang rakyat,bukan untuk gagah gagahan oknum pns yang tidak bertanggung jawab.
Tanggapan dari:

Unit: Sekretariat DPRD    Direply: Rabu, 2 Mar 2016 08:58 WIB    IP: 10.1.1.2

Terima kasih atas informasi anda dan akan kami perhatikan.
Untuk Yth:
  1. Bupati
kami menginformasikan kenapa bisa ada oknum pns gol II di lingkungan skretariat dprd yang dengan seenaknya memakai mobdin carry N 511 DP untuk kepentingan pribadi pelesir dengan keluarga.mobdin dipakai gagah gagahan.Apa tidak ada teguran/sanksi ? Tolong informasi dari kami di respon. trims
Tanggapan dari:

Unit: Bupati    Direply: Minggu, 6 Sep 2015 00:00 WIB    IP: 36.82.2.230

Terima kasih atas laporannya, akan segera kami tindak lanjuti di lapangan.
Untuk Yth:
  1. Bupati
Kpd Yth Bpk Bupati Malang Tolong Bpk menindak oknum PNS Gol II di lingkunan skretariat DPRD yang sering menyalahgunakan pemakaian mobdin untuk kpentingan pribadi/sering dibawa pulang. Mobdin dibeli dari uang rakyat. Terimakasih.
Tanggapan dari:

Unit: Bupati    Direply: Rabu, 2 Mar 2016 10:56 WIB    IP: 10.1.1.2

Terimakasih atas kritik dari saudara, untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dan di pertimbangkan kembali.

Jadilah Member !

  1. Untuk menggunakan Web Layanan Surat Warga ini, Anda harus memjadi member terlebih dahulu.
  2. Untuk menjadi member, Anda harus memiliki email yang aktif.
  3. Daftarkan email Anda dengan klik tombol Daftar pada menu di atas.
  4. Kemudian ikuti link aktifasi yang dikirim ke email Anda.

Syarat & Ketentuan

  1. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Indonesia ataupun International.
  2. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau sara, pornografi, menakut-nakuti, berkata kotor, menghina, mengancam orang lain dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti hati orang lain.
  3. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau iklan atau sejenisnya.
  4. Pemerintah Kabupaten Malang tidak bertanggung jawab atas isi surat, ataupun segala akibat yang ditimbulkan olehnya.
  5. Bupati Malang bisa mendelegasikan tanggapannya kepada Unit Kerja dan SKPD yang ditunjuk.