Daftar Masuk
Untuk Yth:
  1. Bupati
  2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Bapak Bupati yang terhormat... Jalan di desa saya, desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, rusak parah sekali Pak, sudah lama belum ada perbaikan yang dilakukan, jalan yang ada merupakan jalan utama yang setiap hari dilewati warga, mohon dengan sangat Pak, agar jalan segera diperbaiki, penyebab rusaknya jalan, salah satunya adalah karena dilewati truk-truk besar pengangkut tebu, mohon dengan sangat kebiksanaan Bapak, terimakasih...
Untuk Yth:
  1. Bupati
  2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Assalamualaikum Bapak Bupati Malang saya mau melaporkan keluhan tentang kerusakan jalan di wilayah kecamatan kalipare mohon kiranya bapak mengadakan pembaharuan aspal karena jln sudah terlampau rusak berat. Dan untuk jalur kepanjen-Kota Malang diperlebar dan di aspal ulang karena sudah dari dulu sekali tidak ada perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum
Untuk Yth:
  1. Bupati
  2. Web Administrator
Kepada Bapak Bupati Malang, saya ingin melapor tentang kinerja dalam pembuatan SIM. untuk formulirnya apa bisa ditambah? karena formulir yang tersedia terlalu sedikit sehingga kami harus kembali lagi pada keesokan harinya tetapi kami tetap kehabisan formulir, padahal kami sudah antri dari pagi tetap saja kami kehabisan formulir. Kami juga mencoba pendaftaran online di prego tetapi tetap saja kehabisan formulir.Kalau dibilang kami datang kurang pagi saya kurang setuju Pak karena sepagi apapun kami datang tetap saja banyak orang yang menyerombol barisan sehingga mereka mendahului kami yang sudah datang pagi. Saran saya tolong diperbanyak formulirnya dan tolong ditertibkan antrian dalam pengambilan formulir. Saya berharap Bapak bisa memperbaiki hal ini, karena banyak orang yang berasal dari jauh-jauh tetapi mereka tidak mendapatkan formulir sehingga mereka harus kembali lagi dan itu menguras tenaga, dan biaya untuk bensin serta biaya lainnya. Tolong diperbaiki untuk masalah ini Pak. Terimakasih.
Tanggapan dari:

Unit: Web Administrator    Direply: Senin, 25 Jun 2018 12:13 WIB    IP: 172.16.25.1

Terima kasih atas telah mengunjungi website resmi Kabupaten Malang. Perihal laporan anda, mohon maaf kami tidak bisa memberikan solusi karena hal tersebut bukan wewenang dari jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Silahkan untuk menghubungi Kepolisian setempat untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih.
Untuk Yth:
  1. Bupati
Menjawab dari keluhan bapak Muhammad @citra_santi yang masuk ke suratwarga.malangkab.go.id, RSUD Lawang perlu klarifikasi untuk keluhan masyarakat antara lain tentang: 1. Sistem pendaftaran online 2. Sistem pendaftaran H-1 3. Oknum Calo Dari ketiga keluhan tersebut RSUD Lawang mengklarifikasi yaitu 1. Untuk sistem pendaftaran online, sementara dihentikan dikarenakan SIMRS masih dalam taraf perbaikan, jika sudah selesai akan segera difungsikan kembali. 2. Sistem pendaftaran H-1 ini dikarenakan jumlah kunjungan pasien RSUD Lawang saat ini semakin meningkat dan tidak disertai dengan perluasan lahan. Dengan pendaftaran H-1 diharapkan mengurangi menumpuknya pasien di tempat pendaftaran, akan tetapi setelah ada kejadian percaloan maka RSUD Lawang memberlakukan pendaftaran jam 07:00 untuk melayani hari H dengan cara mengambil no antrian di mesin antrian. 3. Setelah diadakan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap karyawan tidak ditemukan adanya indikasi kerja sama dengan tukang parker untuk praktek percaloan. Demikian tanggapan kami atas keluhan masyarakat kami mohon maaf atas kejadian yang ada di RSUD Lawang. Kami juga berterimakasih atas masukannya, hal ini sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan di RSUD Lawang di masa yang akan datang. Terima kasih.
Untuk Yth:
  1. Bupati
Membalas Surat dari Bapak Sugiono @sutarto67 Mohon Maaf atas Keterlambatan respon kami, Jawaban untuk bpk sugiono pada tanggal 9 februari 2018 Terimakasih atas masukan dan saran dari Bapak Sugiono dan mohon maaf atas ketidak nyamanan ini. Untuk hal tersebut kami mohon kiranya bapak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Objek Pajak (NOP) bangunan atau tanah yang bersangkutan untuk dapat kami cek kembali. Untuk kerjasamanya kami ucapkan terimakasih agar kiranya dapat memacu kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Demikian jawaban dari kami, apabila masih dirasa kurang jelas bisa datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di jalan KH Agus Salim N0 7 Malang, terima kasih. Jawaban untuk bpk sugiono pada tanggal 26 Januari 2018 Kami mengucapkan terimaksih atas masukan dan saran dari Bapak Sugiono dan juga kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengajuan SSPD BPHTB di lampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Blangko SSPD-BPHTB yang sudah diisi dengan stempel dan tandatangan PPAT/PPATS b. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku c. Fotokopi SPPT PBB 2017 d. Fotokopi lunas PBB 5 Tahun terakhir e. Fotokopi draft Akte jual beli / draft akte hibah / APHB / Risalah Lelang SK BPN f. Fotokopi Sertifikat g. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Surat Kematian, KTP dan KK ahli waris h. Surat kuasa dari Wajib Pajak Apabila perolehan dari waris, maka dilengkapi surat keterangan waris dari desa yang diketahui kecamatan. Demikian jawaban dari kami, apabila masih dirasa kurang jelas bisa datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di jalan KH Agus Salim N0 7 Malang, terikasih. Pengirim : Admin bapenda@malangkab.go.id

Jadilah Member !

  1. Untuk menggunakan Web Layanan Surat Warga ini, Anda harus memjadi member terlebih dahulu.
  2. Untuk menjadi member, Anda harus memiliki email yang aktif.
  3. Daftarkan email Anda dengan klik tombol Daftar pada menu di atas.
  4. Kemudian ikuti link aktifasi yang dikirim ke email Anda.

Syarat & Ketentuan

  1. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Indonesia ataupun International.
  2. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau sara, pornografi, menakut-nakuti, berkata kotor, menghina, mengancam orang lain dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti hati orang lain.
  3. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau iklan atau sejenisnya.
  4. Pemerintah Kabupaten Malang tidak bertanggung jawab atas isi surat, ataupun segala akibat yang ditimbulkan olehnya.
  5. Bupati Malang bisa mendelegasikan tanggapannya kepada Unit Kerja dan SKPD yang ditunjuk.