Daftar Masuk
Untuk Yth:
  1. Dinas Kesehatan
  2. RSUD Lawang
Kepada Yth, BUPATI MALANG DINAS KESEHATAN KAB. MALANG Assalamualaikum wr. wb. Kami mengeluhkan masalah sistem pendaftaran online di RSUD LAWANG. sudah beberapa bulan tidak berfungsi dengan dalih alasan ERROR. Hal ini di manfaatkan para calo2 di lingkungan RSUD (oknum tukang parkir) untuk mengambil keuntungan. Bagaimana tidak, jika menggunakan sistem online, pengunjung hanya perlu 1x datang (waktu pendaftaran hari H), tapi sekarang pengunjung harus 3x datang ke RSUD: 1. Daftar nomor urut (H-1 pukul 12.00 - 15.30 yang di kordinir oknum tukang parkir dan oknum satpam) 2. Validasi data ( H-1 pukul 15.30) 3. Pengambilan nomor urut sekaligus pedaftaran (Hari H) Hal itu secara tidak langsung dimanfaatkan oleh oknum tukang parkir disana (3x biaya parkir Rp.2000). Dan anehnya jika ada pendaftar yang daftar nomor urut tapi tidak ikut parkir motor (motor dijaga teman di luar RSUD/parkir motor di dalam RSUD) maka nama yang sudah kita tulis akan dicoret oleh oknum tukang parkir tersebut. Jadi dengan kata lain, kita harus parkir motor di luar untuk bisa daftar. Ini kan sesuatu yang aneh, oknum tukang parkir yang mengendalikan administrasi di RSUD LAWANG. Sungguh ironis.. Nb: Sepertinya oknum tukang parkir disana sudah kongkalikong dengan oknum pegawai RSUD. Entah itu kerjasama atau bisa juga oknum pegawai RSUD takut dengan oknum tukang parkir. Mohon segera ditanggapi.. karena masyarakat sudah banyak yg mengeluh atas hal ini.. Terimakasih Wassalamualaikum wr. wb.
Untuk Yth:
  1. Bupati
  2. Dinas Perhubungan
  3. Dinas Sosial
Assalaamu'alaykum warohmatullah: Ada 2 Poin yang ingin saya sampaikan terkait surat untuk Pemerintahan Kabupaten Malang. 1. Saya melihat sudah banyak warga yang mengadukan tentang para gelandangan, tunawisma, pengamen, anak jalanan khusus untuk daerah Kepanjen, yakni sekitar perempatan besar kelurahan kepanjen. Hingga sampai saat ini, masih saya lihat mereka beraktivitas di wilayah tersebut. Bahkan ada yang sehari-harinya tidur dipinggir jalan. Mohon hal ini benar-benar diperhatikan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, khususnya Kepala Dinas Sosial atau lembaga terkait yang telah ditunjuk Bupati. Kami sebagai warga prihatin dengan kondisi tersebut, mereka layak ditolong, dan difasilitasi, karena mereka juga Warga Negara Indonesia. 2. Penataan dan pembinaan tukang parkir yang semakin banyak di Kab.Malang. Jangan karena ini merupakan lahan pekerjaan yang sangat menguntungkan kemudian dibiarkan saja tanpa pengawasan dan pembinaan yakni bagaimana menjadi tukang parkir yang baik dan profesional. Karena kami warga terganggu dengan banyaknya oknum tukang parkir yang bekerja tidak sesuai dengan SOP dan terkesan hanya meminta uang. Namun kami juga salut kepada mereka yang telah bekerja sungguh-sungguh. Mohon informasi diatas benar-benar diperhatikan dan ditindak. Hendar Kharis Suhud-Kemnaker RI
Untuk Yth:
  1. Bupati
  2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Bpk. Bupati yang terhormat, mohon bantuan utk perbaikan jalan didaerah kami diperum. sawojajar 2, kec. Pakis. ( al : Jl. Raya Kapi Srabah arah ke mangliawan, Jl. Cucak Rawun arah ke persawahan ) mengingat jalan tsb.kondisinya sangat parah, padahal sangat kami perlukan utk aktivitas sehari-hari. Demikian permohonan ini, besar harapan kami utk dapat diterima, diteruskan ke dinas terkait, dan dapat direalisasikan secepatnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Untuk Yth:
  1. Bupati
tidak ada tanggapan sama sekali,,ato lebih baik petugas verlap nya suruh beli itu tanah aja ya?biar sama2 mengerti dan memberikan edukasi pada rakyat maka masyarakat saya suruh datang sendiri dengan membawa hasil verlap
Untuk Yth:
  1. Badan Pendapatan Daerah
Kepada Yth.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Maaf sebelumnya saya mau menanyakan tentang metode apakah yang dipakai oleh petugas Verlap BPHTB dalam menentukan/menaksir harga pasar suatu tanah atau bangunan.karna di desa kami malangsuko ada tanah yg dengan jalan raya berjarak kira2 250 meter dan masih ke dalam lagi tapi ditaksir 500ribu per meter.apa gak salah?dan juga apa gak lebih baik bersikap kooperatif dg pemerintah desa setempat yg notabene mengerti seluk beluk tentang harga pasar di daerah terkait.maka dari itu sy cm menanyakan metode apa yg diambil dalam menentukan harga tanah tsb.terima kasih

Jadilah Member !

  1. Untuk menggunakan Web Layanan Surat Warga ini, Anda harus memjadi member terlebih dahulu.
  2. Untuk menjadi member, Anda harus memiliki email yang aktif.
  3. Daftarkan email Anda dengan klik tombol Daftar pada menu di atas.
  4. Kemudian ikuti link aktifasi yang dikirim ke email Anda.

Syarat & Ketentuan

  1. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Indonesia ataupun International.
  2. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau sara, pornografi, menakut-nakuti, berkata kotor, menghina, mengancam orang lain dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti hati orang lain.
  3. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau iklan atau sejenisnya.
  4. Pemerintah Kabupaten Malang tidak bertanggung jawab atas isi surat, ataupun segala akibat yang ditimbulkan olehnya.
  5. Bupati Malang bisa mendelegasikan tanggapannya kepada Unit Kerja dan SKPD yang ditunjuk.