Daftar Masuk
Untuk Yth:
  1. Dinas Pendidikan
  2. Kecamatan Kepanjen
Assalaamu'alaykum warohmatullah. Selamat Pagi. Ditempat kami, Desa Cepokomulyo Kepanjen, Ada beberapa anak yang putus sekolah.Usia mereka berkisar 15-17 Tahun Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi dari keluarganya. Mohon informasi, apakah ada program dari pemerintah untuk menangani kasus ini? Mohon jika ada, dijelaskan bagaimana alur dan prosedurnya, Terimakasih
Untuk Yth:
  1. Dinas Perhubungan
Assalaamu'alaykum warohmatullah. Selamat Siang. Kepada Ydh. Bapak Bupati dan Kepala Dishub Kabupaten Malang. Mohon ditindak juru parkir liar dan disosialisasikan serta dibuatkan baner mengenai tarif parkir kendaraan bermotor. Karena banyak masyarakat yang belum tau bahwa biaya parkir hanya Rp 1000,-. Banyak juru parkir liar yang meminta uang Rp 2000,-. Masyarakat resah dengan kejadian ini.
Tanggapan dari:

Unit: Dinas Perhubungan    Direply: Jumat, 12 Okt 2018 08:32 WIB    IP: 172.16.25.1

disampaikan terima kasih atas saran dan masukan yang bagus dari Saudara, Kedepan akan segera kami tindaklanjuti. terkait apabila ditemukannya juru parkir yang di anggap nakal dan liar, mohon dapatnya disampaikan alamat titik parkirnya melalui UPT Perhubungan di daerah tersebut dan akan kami lakukan pengawasan serta penertiban.
Untuk Yth:
  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selamat sore. saya mau tanya E-KTP saya sudah ganti lemabaran kertas 3x,kapan ya jadinya? susah kalau kemana2 bawa kertas,belum lagi gampang rusak,sudah dr thun 2015 blm jadi smpai sekarang,moho perhatiannya. Terima kasih.
Untuk Yth:
  1. Bupati
  2. Dinas Perhubungan
Saya minta tolong dengat sangat. Saya pengguna jalan perbatasan lumajang-malang sangat resah dengan keberadaan truck dengan beban berat. Memohon untuk pembatasan jumlah muatan pasir yang membahayakan pengguna jalan. Dan merusak jalan.
Tanggapan dari:

Unit: Dinas Perhubungan    Direply: Selasa, 9 Okt 2018 12:07 WIB    IP: 172.16.25.1

terima kasih atas laporan saudara, terkait dengan jumlah muatan pasir yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang (truk dan sejenisnya) tentunya ada batasan sesuai dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan, dan jalan Lumajang-Malang adalah Jalan Nasional dan termasuk jalan kelas II yang bisa dilalui oleh kendaraan jenis truk dan sejenisnya, untuk mengetahui apakah itu kelebihan muatan atau tonase ada alat sendiri untuk mengukur tonase tersebut dan belum dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, sehingga solusinya adalah Dishub berencana untuk melakukan Operasi Sadar Keselamatan dengan melibatkan jajaran Kepolisian di wilayah tersebut.

Unit: Bupati    Direply: Minggu, 7 Okt 2018 17:02 WIB    IP: 172.16.25.1

Terima kasih atas perhatian dan saranya, akan kami lakukan koordinasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang saudara sampaikan.
Untuk Yth:
  1. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kami dari Pemerintahan Desa Landungsari meminta bantuan untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan mengenai tentang Website Pemerintahan Resmi, dimana website resmi kami dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan info yang akurat dan pelayanan yang terintegrasi. Terima Kasih atas bantuannya http://pemdeslandungsari.com/
Tanggapan dari:

Unit: Dinas Komunikasi dan Informatika    Direply: Senin, 1 Okt 2018 12:10 WIB    IP: 172.16.25.1

Terimakasih sudah mengunjungi website malangkab. Dinas Komunikasi dan Informatika akan membantu, tentang hal tersebut saudara dapat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui tata cara mengelola website yang baik dan benar.

Jadilah Member !

  1. Untuk menggunakan Web Layanan Surat Warga ini, Anda harus memjadi member terlebih dahulu.
  2. Untuk menjadi member, Anda harus memiliki email yang aktif.
  3. Daftarkan email Anda dengan klik tombol Daftar pada menu di atas.
  4. Kemudian ikuti link aktifasi yang dikirim ke email Anda.

Syarat & Ketentuan

  1. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Indonesia ataupun International.
  2. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau sara, pornografi, menakut-nakuti, berkata kotor, menghina, mengancam orang lain dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti hati orang lain.
  3. Tidak diperkenankan menulis / mengisi Surat Warga yang berbau iklan atau sejenisnya.
  4. Pemerintah Kabupaten Malang tidak bertanggung jawab atas isi surat, ataupun segala akibat yang ditimbulkan olehnya.
  5. Bupati Malang bisa mendelegasikan tanggapannya kepada Unit Kerja dan SKPD yang ditunjuk.